Tentang ilmu pemerintahan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.^[1] Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Jurusan Ilmu Pemerintahan yang berdiri tahun 1968 dan telah terakreditasi A. Jurusan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keilmuan dan keterampilan yang komprehensif di bidang kepemerintahan. Dengan dukungan staf pengajar yang berkualifikasi Profesor, Doktor, dan Master, jurusan ini mencetak sarjana yang profesional. Jurusan Ilmu Pemerintahan  pernah mendapat Program Hibah Kompetensi Institusi dari Dikti tahun 2010, telah meluluskan lebih dari 3.000 alumni dan  bekerja di berbagai bidang seperti institusi publik, privat dan  jabatan di luar pemerintahan, termasuk di dunia politik (partai politik), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Jurnalistik (wartawan).

Kurikulum jurusan ilmu pemerintahan menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (strengthening local governance). Jurusan ini juga membekali mahasiswa dengan pengalaman lapangan berupa magang riset (Praktek Kerja Pemerintahan). Kerjasama telah dilakukan oleh jurusan ini baik dengan instansi pemerintah (KPP Propinsi Jawa Timur, Pemkot Malang, DPRD Kota Batu, DPRD Kota dan Kabupaten Malang, KPU Kota Malang), maupun LSM diantaranya (Lapinda Bidos, Indonesia Kita dan Putra Bangsa). Dilengkapi dengan laboratorium ilmu pemerintahan berbasis teknologi informasi, mahasiswa dapat mengakses dan mengembangkan potensi akademik dan praktek terkait dengan dinamika pemerintahan

sumber

 pemerintahan.umm.ac.id

Keunggulan 

Agar visi, misi, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik perlu ditetapkan kompetensi dan Peta Kurikulum Berdasarkan Kompetensi. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM membagi kompetensi kedalam tiga bagian, diantaranya:

1. Kompetensi Utama. Adalah kompetensi yang menekankan pada kemampuan berbahasa Asing, retorika, meneliti dan menganalisa, manajerial dan kepemimpinan, dan entrepreneurship.
2. Kompetesi Unggulan. Mewujudkan kemampuan menyusun dan mengevaluasi kebijakan public, bernegisiasi, Public speaking, Analisa Politik Lokal, dan mendesign arah kebijakan pemerintahan daerah dalam mewujudkan konsep Good Governance.
3. Kompetensi Spesifik. Memiliki moral dan akhlak yang mulia sebagai wujud pengmalan nilai- nilai islam 

 Perkembangan

Jurusan Ilmu Pemerintahan adalah salah satu jurusan yang ada dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang berdiri sesuai dengan SK Pendirian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pada tanggal 28 Juli tahun 1986. Semula jurusan ilmu pemerintahan menampung alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN-Malang) yang ingin memperoleh gelar sarjana S1. Oleh karena itu jurusan ilmu Pemerintahan semula diarahkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada dalam lingkup pemerintahan. Banyak sekali alumni jurusan ilmu pemerintahan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran pemerintahan, baik pemerintahan pusat, propinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota hingga di jajaran pemerintahan desa dan kelurahan. Dalam perkembangannya, jurusan ilmu pemerintahan tidak hanya di arahkan pada penyediaan sarjana-sarjana yang akan mengisi jabatan pemerintahan saja, melainkan terbuka untuk jabatan di luar pemerintahan, seperti misalnya di dunia politik (partai politik), LSM (lembaga Swadaya Masyarakat, swasta (perusahaan) maupun di dunia jurnalistik (wartawan)

sumber